378 Tenaga Honorer di Ponorogo Resmi Menjadi PPPK: Harapan Baru untuk Masyarakat
Ponorogo, Jawa Timur – Sebanyak 378 tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I formasi 2024. Penyerahan Surat Keputusan (SK) berlangsung di Pendopo Agung pada Kamis, dipimpin oleh Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita.
Proses seleksi yang dilalui oleh para pegawai ini berlangsung transparan dan objektif, sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik. Ahmad Zamroni, Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, menyampaikan bahwa dari 378 pelamar yang dinyatakan lulus, formasi terbanyak berasal dari tenaga teknis dengan jumlah 356 orang, diikuti oleh 17 guru dan lima tenaga kesehatan.
“SK pengangkatan ini merupakan tahap pertama, dan kami berharap penyerahan untuk tahap kedua dapat segera dilaksanakan,” ujar Zamroni. Pengangkatan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik yang lebih baik melalui tenaga-tenaga yang sudah terlatih dan berpengalaman.
Wakil Bupati Lisdyarita dalam sambutannya mengingatkan para PPPK untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja, serta menjaga nama baik instansi. “Kerja keras kalian akhirnya terbayar. Tolong dijaga integritasnya, jangan kendur semangatnya,” ucapnya dengan penuh semangat.
Pengangkatan PPPK ini tak lepas dari konteks sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik yang efisien dan responsif, kehadiran PPPK diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor. Terlebih lagi, pada masa pemulihan pasca-pandemi, penyerapan tenaga kerja di sektor publik dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lisdyarita juga menekankan bahwa seluruh proses seleksi berlangsung tanpa praktik titip men titip, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat. “Tidak ada titip menitip. Semua murni hasil usaha sendiri,” tegasnya, menanggapi kekhawatiran publik terkait isu korupsi dan nepotisme dalam pengangkatan pegawai.
Kegiatan ini menyentuh berbagai kalangan di masyarakat, dari tenaga pendidik yang kini memiliki kepastian kerja, hingga masyarakat yang berharap akan ada perbaikan dalam pelayanan publik. Dengan adanya PPPK, masyarakat Ponorogo dapat mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis lainnya yang lebih profesional.
Secara keseluruhan, pengangkatan PPPK ini merupakan langkah penting yang tidak hanya memberikan harapan bagi para tenaga honorer, tetapi juga untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya kepastian kerja bagi para pegawai, diharapkan roda ekonomi daerah juga akan semakin bergeliat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya.
Dengan demikian, proses ini bukan hanya menjadi berita baik untuk para PPPK, tetapi juga sinyal positif bagi seluruh elemen masyarakat yang mengharapkan perubahan menuju arah yang lebih baik.
