DPD HKTI Jatim Tingkatkan Dukungan untuk Swasembada Pangan melalui Bibit Unggul dan Pengawasan Beras Oplosan
Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur berkomitmen memperkuat program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini mencakup penyediaan bibit unggul untuk tanaman pangan serta pengawasan ketat terhadap peredaran beras oplosan. Dukungan ini dinyatakan Ketua Umum HKTI Jatim, Arum Sabil, usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Jatim untuk masa bakti 2025-2030 di Surabaya, pada Kamis (24/7).
Arum menjelaskan, ketersediaan bibit unggul sangat krusial dalam meningkatkan hasil pertanian. “Untuk tanaman pangan kita butuh bibit unggul. Begitu juga dengan tebu dan sektor peternakan, di mana kita fokus pada regenerasi bibit unggul,” ujarnya. Dalam konteks ini, HKTI juga mendorong penerapan inseminasi buatan untuk sapi lokal guna meningkatkan kualitas genetik.
Impor sapi, lanjut Arum, perlu dikelola dengan bijak agar memberi manfaat ganda bagi peternak lokal. “Impor dara bunting dapat membantu perbaikan genetika dan mendukung peternak dalam jangka panjang,” katanya. Upaya ini tak hanya untuk efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.
Arum juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dalam proses inseminasi agar pengembangan sapi lebih efektif. “Kita perlu pemantauan bersamaan agar umur dan kesiapan sapi dapat dikontrol lebih baik,” jelasnya.
Di sisi lain, fenomena beras oplosan menjadi perhatian HKTI. Menurut Arum, organisasi ini berkomitmen untuk mengawasi peredaran beras yang diduga tak memenuhi standar. “Penegakan hukum terkait ini tetap menjadi tanggung jawab pihak berwenang. Kami berperan dalam pengawasan dan pelaporan,” tegasnya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan beras yang berkualitas dan sesuai dengan izin produksi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung langkah HKTI dan optimis bahwa target swasembada pangan akan tercapai berkat partisipasi aktif petani dan HKTI. Ia mencatat, produksi padi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia sejak 2020 hingga semester pertama 2025. Untuk mendukung para petani, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) minimal Rp6.500 per kilogram.
Kondisi ini menjadi harapan bagi masyarakat, terutama petani yang mengalami tantangan akibat fluktuasi harga dan kualitas produk. Dengan dukungan pemerintah dan organisasi seperti HKTI, diharapkan ketahanan pangan di Jawa Timur dapat terus terjaga, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pentingnya sinergi antara petani, pemerintah, dan organisasi agraria menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kerja sama lintas sektor. Dukungan dan perhatian terhadap isu-isu lokal, termasuk beras oplosan, menunjukkan komitmen HKTI untuk mendampingi petani menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati pangan yang berkualitas, sekaligus mendukung kesejahteraan petani lokal.
