Inflasi Menggigit: Kenaikan Harga Emas dan Pangan Ciptakan Tekanan Ekonomi di Malang
Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,38% pada Juni 2025, yang dipicu oleh kenaikan harga pangan, khususnya cabai rawit dan perhiasan emas. Kenaikan ini tidak hanya terasa di Malang, tetapi juga melanda kawasan Jawa Timur, dengan inflasi tertinggi terdeteksi di Banyuwangi sebesar 0,63%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengungkapkan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi seperti tren peningkatan harga emas dan adanya kenaikan tarif transportasi, termasuk kereta api, turut berkontribusi terhadap situasi ini. “Inflasi di Kota Malang sebesar 0,38%, sementara Jawa Timur berada di angka 0,43% dan nasional 0,19%,” ungkapnya dalam pernyataan kepada wartawan pada Rabu (2/7/2025).
Kenaikan harga pangan menjadi pendorong utama inflasi di Malang, terutama komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang andil sebesar 0,31%. Cabai rawit menjadi sorotan utama dengan kenaikan harga yang mencapai 67,56%. Kenaikan signifikan lainnya datang dari harga kacang panjang yang melonjak hingga 67,95%, diikuti oleh sawi putih dan tomat masing-masing sebesar 41,43% dan 19,88%.
Fenomena ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha, yang merupakan momen penting bagi banyak keluarga. Kebijakan untuk membeli perhiasan emas sebagai simbol status dan keberuntungan juga meningkat, meskipun ini turut memberikan tekanan pada daya beli warga. Inflasi yang tidak terjaga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sudah berjuang menghadapi biaya hidup yang semakin meningkat.
Umar menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap tren harga yang merambat ini agar tidak berdampak lebih jauh kepada masyarakat. “Inflasi masih dapat dikendalikan, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan masalah serius bagi perekonomian lokal,” tegasnya.
Bagi masyarakat Kota Malang, situasi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mengatur keuangan keluarga dan mempersiapkan kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan pokok mendorong warga untuk berpikir lebih kreatif dalam merencanakan pengeluaran, serta mempertimbangkan alternatif yang lebih terjangkau.
Dalam konteks sosial ekonomi, inflasi ini juga datang di saat masyarakat tengah beradaptasi dengan pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak keluarga masih berjuang untuk bangkit dari dampak finansial yang parah. Kesulitan ini menyebabkan banyak orang lebih selektif dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.
Melihat perkembangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menstabilkan harga dan menjaga kemampuan belanja masyarakat. Melalui kontrol harga dan penyediaan informasi yang jelas mengenai fluktuasi harga, diharapkan dapat meminimalisir dampak inflasi sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Dari sudut pandang masyarakat, pemahaman atas dinamika inflasi dapat memberikan wawasan berharga dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Diharapkan, dalam menghadapi situasi ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terwujud untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.
