Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan (ADP). Instruksi ini muncul setelah kejadian tragis yang terjadi pada 8 Juli lalu, di mana ADP ditemukan tidak bernyawa di kamar indekosnya di Jakarta dengan kondisi yang memprihatinkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, “Presiden telah mempercayakan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyelidikan ini dengan serius.” Ia meminta masyarakat untuk bersabar sembari menunggu hasil dari proses investigasi yang sedang berlangsung.
Penyelidikan telah melibatkan pemantauan rekaman video dari 20 lokasi, termasuk tempat tinggal ADP dan beberapa tempat yang pernah ia kunjungi. Senior Komisaris Ade Ary Syam Indradi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa tim forensik digital tengah menganalisis bukti-bukti digital, dan telah mewawancarai 15 saksi, termasuk orang-orang di sekitar tempat tinggal dan rekan-rekan kerja ADP.
Dari pernyataan pihak kepolisian, diketahui bahwa otopsi dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) demi mengetahui penyebab pasti kematian ADP. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mengungkapkan harapan agar penyebab kematian dapat segera terungkap. Komisioner Komnas, Mohammad Choirul Anam, menambahkan bahwa saat ini tidak ada hambatan signifikan dalam penyelesaian kasus ini, dan mereka hanya menunggu hasil otopsi.
Kejadian ini sangat menggugah keprihatinan publik, terutama di kalangan pegawai negeri dan komunitas diplomat. Munculnya kasus ini menyoroti pentingnya keamanan bagi para pekerja di sektor publik, khususnya mereka yang berada di posisi rentan seperti ADP. Masyarakat berharap penegakan hukum yang transparan dan cepat agar kasus ini tidak sirna, serta untuk memberikan keadilan bagi keluarga dan rekan-rekan korban.
Kementerian Luar Negeri juga telah menunjukkan dukungan penuh terhadap penyelidikan, termasuk menyerahkan rekaman video dari kantor mereka kepada pihak kepolisian. Juru bicara kementerian, Rolliansyah “Roy” Soemirat, menyatakan, “Sejak awal insiden ini, kementerian berkomitmen untuk membantu proses investigasi kepolisian.” Namun, ia juga mengingatkan bahwa interpretasi hasil penyelidikan sepenuhnya merupakan kewenangan pihak kepolisian.
Kasus kematian ADP ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga mempertegas kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum. Masyarakat menginginkan penjelasan yang jelas dan terbuka untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat memicu kepanikan dan ketidakpercayaan.
Dengan situasi sosial dan politik yang dinamis di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap individu di sektor publik dan keharusan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian serta rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi titik tolak untuk perbaikan sistem keamanan dan perlindungan bagi pegawai negeri di seluruh Indonesia.
