Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pekerja Perawatan, Akui Peran Vital Ibu Rumah Tangga
Semarang, Jawa Tengah – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berencana meluncurkan skema insentif bagi para pengasuh, termasuk ibu rumah tangga, untuk mengakui peran mereka yang krusial dalam ekonomi perawatan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kontribusi yang sering kali tidak terlihat namun sangat berharga dari para pengasuh di masyarakat.
“Ekonomi perawatan bukan hanya soal menjaga anak, tetapi juga mencakup perawatan lansia, orang sakit, dan penyandang disabilitas. Sementara pekerjaan formal memiliki gaji yang jelas, pekerjaan informal sering kali tidak terbayar,” ungkap Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Kontrol Penduduk KPPPA, dalam konferensi pers di Semarang, Sabtu (26/7). Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi banyak keluarga di Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.
Ichtiarto menjelaskan bahwa banyak pekerjaan pengasuhan, meskipun sangat penting, tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Dalam skema ekonomi perawatan, pemerintah berupaya untuk menghitung nilai ekonomi dari kegiatan-kegiatan ini, sehingga peran pengasuh dapat diakui dan dihargai.
Dalam upaya membantu perempuan tetap produktif, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, salah satunya program Tamasya yang menyediakan fasilitas pengasuhan anak di tempat kerja. “Jika seorang ibu mengasuh anaknya, dia tidak dapat bekerja, dan itu artinya dia berisiko kehilangan pekerjaan. Pemerintah menyadari masalah ini dan telah menyusun rencana tindakan untuk ekonomi perawatan,” jelas Ichtiarto.
Pemerintah berencana untuk menghitung nilai dari setiap aktivitas dalam ekonomi perawatan. Misalnya, jika seorang ibu tidak bekerja karena mengasuh anak, pemerintah akan memberikan dukungan. “Dukungan ini tidak harus berupa insentif langsung, tetapi bisa dalam bentuk bantuan lain, seperti penyediaan pengasuh ketika orang-orang usia produktif memasuki usia lanjut. Hal ini mirip dengan pendekatan yang diterapkan di negara-negara Skandinavia,” tambahnya.
Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi para pengasuh, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan mengakui nilai pengasuhan, pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, sekaligus menyediakan jaminan perlindungan bagi mereka di masa tua.
Ketidakadilan dalam pengakuan pekerjaan pengasuhan ini menjadi sorotan penting di Indonesia, di mana banyak wanita menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam peran ini tanpa imbalan yang jelas. Dengan adanya dukungan pemerintah yang konkret, diharapkan akan muncul perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang peran pengasuh.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa program-program ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi memiliki dampak luas terhadap perekonomian keluarga dan nasional. Dengan merangkul dan menghargai kerja keras para pengasuh, Indonesia sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, masyarakat harus siap beradaptasi dengan perubahan ini dan mendukung peraturan-peraturan baru yang akan diluncurkan. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.
