Pemerintah Kabupaten Jember Cabut Surat Edaran Daring, Aktivitas Belajar Dihidupkan Kembali
Jember, Jawa Timur – Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengumumkan pencabutan surat edaran mengenai pembelajaran daring dan fleksibilitas bekerja dari mana saja (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Keputusan ini diambil setelah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember kembali normal.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Wisata Rembangan Jember pada Jumat sore, Fawait menyatakan, “Setelah menerima laporan dari Pertamina bahwa pasokan BBM sudah aman, Pemkab Jember memutuskan untuk mengembalikan aktivitas belajar di sekolah dan ASN bekerja seperti biasa mulai Senin, 4 Agustus 2025.”
Sebelumnya, Kabupaten Jember mengalami kelangkaan BBM yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan proses pendidikan. Namun, berkat kerja sama semua pihak—termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta Pertamina—masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Fawait menegaskan, “Alhamdulillah, Jember menjadi salah satu daerah dengan penanganan krisis BBM tercepat di Indonesia, kami hanya memerlukan waktu empat hari untuk mengatasi masalah ini.”
Pasokan yang kembali normal ini berdampak positif bagi masyarakat, terutama para pelajar. Dinas Pendidikan Jember segera melakukan tindak lanjut terhadap pencabutan surat edaran tersebut untuk PAUD, SD, dan SMP. Para siswa dijadwalkan kembali beraktivitas di sekolah pada 4 Agustus 2025, mengakhiri periode ketidakpastian yang telah berlangsung karena belajar secara daring.
Hendra Saputra, Sales Branch Manager Rayon II PT Pertamina Patra Niaga, menambahkan, “Per 1 Agustus 2025, semua stok BBM di SPBU Jember aman, dan kami pastikan ketersediaan bahan bakar terjamin. Kondisi sudah kembali normal, semua jenis BBM tersedia di seluruh SPBU di Jember.” Kembali lancarnya distribusi BBM memungkinkan masyarakat dan ASN menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kendala, termasuk mobilitas dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Sebelumnya, pada 29 Juli 2025, Bupati Jember mengeluarkan surat edaran yang meningkatkan pembelajaran daring dan mengizinkan ASN bekerja dari berbagai lokasi. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan BBM yang disebabkan oleh penutupan jalur Gumitir dan kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dalam konteks ini, pencabutan surat edaran menunjukkan langkah proaktif pemerintah dalam menangani permasalahan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan pencabutan ini, masyarakat berharap adanya pemulihan penuh dalam kegiatan belajar dan mengajar serta sistem layanan publik, yang sempat terhambat. Keberhasilan pemulihan distribusi BBM juga menjadi indikator kapasitas kerja sama antar lembaga dalam menyelesaikan masalah yang berpengaruh pada kesejahteraan warga.
Kondisi pasokan yang kembali normal diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari warga Jember yang terdampak kelangkaan bahan bakar sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara optimal, dan anak-anak pun bisa melanjutkan pendidikan mereka dengan cara yang lebih efektif dan produktif di sekolah.
Situasi ini menandakan harapan baru bagi masyarakat Jember, meskipun tantangan dalam memastikan ketersediaan BBM dan distribusinya tetap menjadi perhatian penting. Diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan sektor terkait agar setiap krisis dapat diatasi dengan lebih cepat dan efisien di masa mendatang.
