Surabaya – Masyarakat Diuntungkan dari Upaya Penertiban Pelanggaran ODOL
Penertiban pelanggaran Over Dimension Over Load (ODOL) kembali diintensifkan di Surabaya. Kepolisian Daerah Jawa Timur, bersama komunitas sopir truk dan pengusaha angkutan, berupaya mengurangi pelanggaran tersebut demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Kombes Iwan Saktiadi, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, menjelaskan bahwa semua pihak telah berkomitmen untuk menindaklanjuti sosialisasi mengenai kebijakan Zero ODOL. “Kami telah melakukan komunikasi langsung dengan komunitas sopir dan pengusaha truk, dan mereka berkomitmen untuk bersama-sama menekan angka pelanggaran ODOL,” tegasnya.
Dari hasil pertemuan, pihak kepolisian berupaya memenuhi permintaan para sopir dan pengusaha. Salah satunya adalah kebijakan untuk tidak menghentikan kendaraan di jalan. “Kami berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan para pengemudi dan pengusaha. Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada gejolak berarti,” ungkap Iwan pada Sabtu (2/8/2025).
Komitmen ini tidak hanya sebatas wacana. Iwan menyatakan bahwa pihaknya terus mendata kendaraan bermotor, termasuk truk angkutan barang, dan akan melakukan penyesuaian dimensi sesuai dengan regulasi yang berlaku bersama Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD). “Kami sudah berdiskusi dengan BPTD mengenai langkah-langkah ke depan. Ini tentu bukan hanya masalah regional, tetapi juga akan dibahas di tingkat pusat,” tambahnya.
Di tengah berbagai upaya ini, masyarakat juga diharapkan untuk turut berperan aktif dalam mendukung sosialisasi tentang ODOL. Pelanggaran ODOL tidak hanya berdampak pada infrastruktur jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan banyak pihak. Ketidakpatuhan ini dapat memperburuk kondisi transportasi di lingkungan sekitar.
Sosialisasi mengenai ODOL yang tetap dilakukan pasca-Operasi Patuh Semeru 2025 menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menjaga keselamatan di jalan raya. “Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pendataan untuk memastikan semua kendaraan mematuhi ketentuan yang ada,” tegas Iwan.
Bagi masyarakat, penurunan angka pelanggaran ODOL diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menciptakan kenyamanan saat berkendara. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas transportasi publik dan privasi, serta mengurangi kepadatan serta kerusakan jalan akibat kendaraan over dimensi.
Melalui kolaborasi antara kepolisian, komunitas sopir, dan pengusaha, diharapkan lebih banyak kesadaran mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Penertiban ini tidak hanya untuk kepentingan pihak tertentu, tetapi demi keselamatan dan kesejahteraan bersama masyarakat luas.
Kondisi sosial-politik serta ekonomi Indonesia saat ini juga menunjukkan betapa pentingnya penegakan regulasi dalam transportasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, masyarakat Indonesia dapat berharap akan terciptanya sistem transportasi yang lebih baik, aman, dan efisien ke depannya.
