Jakarta, Antara – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional, Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) dalam penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kerja sama ini diharapkan dapat menjamin penyaluran beras tepat sasaran, transparan, dan optimal, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membahas dukungan dalam distribusi beras SPHP. “Kami berharap dukungan Polri bisa memperluas jangkauan distribusi, agar stabilitas harga dan ketersediaan pangan dapat tercapai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Kondisi sosial dan ekonomi saat ini mengharuskan pemerintah terus berupaya mengatasi masalah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Mengingat harga pangan yang seringkali berfluktuasi, program ini hadir sebagai salah satu langkah nyata untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin. Dengan kolaborasi antara Bulog dan Polri, diharapkan akan tercipta sebuah ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Rizal menambahkan, penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, termasuk pedagang eceran, koperasi desa, pemerintah daerah, dan outlet BUMN. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti PT Pos Indonesia dan TNI, perumusan strategi distribusi diharapkan dapat optimal dan menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Program SPHP yang diatur dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025, memiliki target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia dari bulan Juli hingga Desember 2025. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung swasembada pangan dan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Keberadaan program ini sangat berarti bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah dengan harga pangan yang tinggi dan akses yang sulit.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyatakan akan mendukung penyaluran beras SPHP melalui gerakan pangan murah dan bazar yang diadakan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia. “Kami akan segera mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program ini,” ungkapnya. Melalui Primkopol di masing-masing satuan dan kegiatan GPM, Polri berkomitmen memastikan beras sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan program ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan adanya jaminan pasokan pangan yang terjangkau, masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya dalam kesejahteraan hidup mereka.
Sebagai langkah strategis, pelibatan berbagai pihak dalam penyaluran beras SPHP menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam setiap pengadaan pangan. Hal ini diharapkan dapat menjadi model untuk program-program pangan selanjutnya, menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
