105.109 Warga Pamekasan Terima Bantuan Pangan untuk Meringankan Beban Ekonomi
Sebanyak 105.109 warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, telah menerima bantuan pangan dari pemerintah. Ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan ini sangat penting mengingat kondisi ekonomi yang masih sulit bagi banyak keluarga di daerah ini.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Madura, Ahmad Rafii, menjelaskan bahwa penerima manfaat merupakan warga yang terdaftar sebagai miskin dan kurang mampu dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pangan Nasional (Bapanas). Distribusi bantuan ini menjangkau 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan, mencakup berbagai lapisan masyarakat.
Setiap penerima manfaat mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram sebagai bagian dari bantuan untuk bulan Juni dan Juli 2025. Rafii menegaskan pentingnya program ini di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Pamekasan. “Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ujarnya saat pendistribusian di Kelurahan Jungcangcang, Sabtu lalu.
Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penerima manfaat pada tahun 2025 ini mengalami penurunan. Pada 2024, sebanyak 118.830 warga Pamekasan turut menerima bantuan. Penurunan ini, menurut Rafii, disebabkan sebagian penerima telah mencapai kemandirian ekonomi dan ada pula yang telah pindah ke daerah lain. “Meskipun ada pengurangan jumlah penerima, tetapi kami tetap optimis program ini dapat membantu yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Penyaluran bantuan kali ini melibatkan tenaga pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan distribusi berjalan lancar, serta melibatkan TNI dan Polri sebagai pengawas. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Bantuan pangan merupakan salah satu bentuk dukungan sosial yang dicanangkan pemerintah, sejalan dengan program-program lain seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT). Inisiatif ini menjadi harapan baru bagi banyak keluarga, terutama di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini, keberadaan program bantuan pangan memberikan implikasi signifikan bagi para penerima. Dengan bantuan ini, mereka diharapkan dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, sehingga dapat lebih fokus pada upaya mencari pekerjaan dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
Kedepannya, masyarakat berharap pemerintah terus memperhatikan kondisi ekonomi lokal dan memperluas cakupan bantuan agar lebih banyak warga yang terdampak akibat berbagai faktor, seperti inflasi dan krisis global, dapat mendapatkan dukungan. Program bantuan seperti ini tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
