Mahkamah Agung Siap Tindaklanjuti Laporan soal Hakim dalam Kasus Tom Lembong
Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Indonesia menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, terkait tindakan tiga hakim yang menangani kasus impor gula. Laporan tersebut menyoroti potensi pelanggaran dalam proses persidangan yang dinilai merugikan hak-hak klien mereka.
Juru Bicara MA, Yanto, mengonfirmasi bahwa Ketua MA akan segera mempelajari laporan yang disampaikan pada Senin (4/8). “Kami pasti akan mempelajari dan menindaklanjuti, apakah perlu klarifikasi atau tidak. Itu adalah hak setiap pihak untuk mengajukan pengaduan,” ungkap Yanto dalam keterangan resmi di gedung MA, Jakarta, Rabu.
Kasus ini berkaitan dengan vonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Tom Lembong, karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi impor gula yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp194,72 miliar. Meski telah dinyatakan bebas pada 1 Agustus 2025 setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, Lembong dan tim hukum menilai bahwa proses peradilan yang dilalui tidak adil.
Kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, menekankan bahwa laporan tersebut bertujuan untuk evaluasi sistem peradilan. “Tom tidak ingin perjuangannya terhenti setelah bebas. Dia berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum dapat dirasakan semua pihak,” jelasnya di gedung MA.
Zaid juga mencatat adanya cacat dalam proses persidangan yang dilakukan oleh hakim. Ia merujuk pada pelanggaran azas praduga tak bersalah, di mana salah satu hakim dikatakan lebih mengedepankan premis bahwa kliennya telah bersalah sebelum mempertimbangkan bukti yang ada.
“Ini menjadi perhatian besar bagi kami. Proses peradilan harus dilakukan dengan adil, tanpa memihak,” tegas Zaid, sambil menambahkan bahwa pihaknya akan membawa laporan tersebut ke beberapa lembaga terkait, termasuk Komisi Yudisial dan Ombudsman.
Sementara itu, masyarakat mengamati dengan cermat perkembangan kasus ini. Kejadian ini menyoroti tantangan yang dihadapi sistem peradilan Indonesia dalam memberikan keadilan yang seimbang. Masyarakat berharap agar langkah MA dalam menindaklanjuti laporan ini dapat memberikan transparansi dan kepercayaan terhadap hukum.
Kasus korupsi impor gula ini menjadi sorotan publik sejak pertama kali terungkap, dengan banyak pihak meminta agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di masa depan. Seiring dengan upaya pemerintah melawan korupsi, publik sangat menantikan bahwa proses penegakan hukum menjadi lebih transparan dan berkeadilan.
Dengan langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung, ada harapan baru bagi sejumlah pihak yang merasa dirugikan dalam proses peradilan, serta mendorong perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, bagaimana MA menindaklanjuti pengaduan ini akan menjadi tolok ukur bagi integritas lembaga peradilan di mata masyarakat Indonesia.
Kasus ini bukan hanya sekadar tentang individu, namun menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. MasyarakatIndonesia berharap agar setiap langkah yang diambil akan membawa ke arah yang lebih baik, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
