Indonesia Butuh Rp4.000 Triliun untuk Tangani Perubahan Iklim: Suara Masyarakat dan Tantangan Pendanaan
Jakarta – Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan dana sebesar Rp4.000 triliun untuk melaksanakan aksi perubahan iklim hingga tahun 2030. Dalam acara penandatanganan perjanjian penyaluran dana, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap isu ini. “Tantangan pendanaan masih besar. Kesenjangan antara kebutuhan dan dana yang tersedia sangat signifikan,” ujarnya, Kamis.
Fakta ini menjadi sangat relevan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu. Masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir dan pertanian, merasakan dampak langsung dari fenomena ini. Banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam mata pencaharian menjadi masalah sehari-hari yang mendesak untuk diatasi.
Diaz menegaskan bahwa ketergantungan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas tidaklah cukup. Oleh karena itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) ditugaskan untuk menjajaki sumber pendanaan dari luar APBN, termasuk dari donatur internasional, corporate social responsibility (CSR), dan filantropi. “Kami mencari dukungan luas untuk menangani masalah ini secara efektif,” tambahnya.
Salah satu sumber pendanaan yang signifikan adalah Green Climate Fund (GCF), yang telah memberikan dana sebesar 103,78 juta dolar AS untuk aksi perubahan iklim di Indonesia. Pembiayaan ini dilakukan dalam tiga gelombang, dengan gelombang pertama memberikan Rp251 miliar untuk sembilan provinsi. Gelombang kedua mencakup alokasi Rp256 miliar untuk 15 provinsi, dan selanjutnya gelombang ketiga akan mendukung 14 provinsi dengan dana yang serupa.
Setiap provinsi menerima alokasi dana bervariasi, antara 250 ribu dolar AS hingga 5 juta dolar AS. Ini menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan dan urgensi di masing-masing daerah. Masyarakat di provinsi-provinsi yang lebih rentan sangat mengharapkan dukungan ini untuk memperkuat ketahanan mereka menghadapi perubahan iklim.
Namun, tantangan tetap ada. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami urgensi dari tindakan ini, dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan mereka. Program-program mitigasi dan adaptasi harus dilaksanakan secara inklusif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penyuluhan dan pendidikan yang baik, diharapkan masyarakat bisa lebih berperan dalam menjaga lingkungan sekitar.
Dalam konteks sosial-politik saat ini, isu perubahan iklim tidak sekadar menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah juga dituntut untuk berkontribusi. Perubahan kebijakan yang berkelanjutan dan pendanaan yang memadai adalah kunci untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Dalam menyikapi kebutuhan mendesak ini, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya harus bergandeng tangan. Untuk itu, kesadaran dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar tujuan menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim bisa tercapai secara efektif. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
