Presiden Prabowo Subianto Lantik Wakil Panglima TNI. Apa Artinya Bagi Masyarakat?
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu (10/8). Penunjukan Tandyo sebagai perwira tinggi bintang empat pertama yang mengisi jabatan ini setelah kosong selama 25 tahun menjadi sorotan publik dan memicu berbagai diskusi mengenai arah kebijakan militer Indonesia ke depan.
Jenderal Tandyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, merupakan sosok yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam struktur dan organisasi TNI. Melalui pelantikan ini, Presiden Prabowo juga memberikan sinyal penting terkait keberlanjutan reformasi di lingkungan militer. Dalam konteks sosial-politik saat ini, kehadiran Tandyo di kursi Wakil Panglima TNI dinilai sebagai langkah strategis yang bisa meningkatkan koordinasi antara ketiga matra TNI.
Presiden Prabowo, dalam prosesi pelantikan, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antaranggota TNI, terutama di saat tantangan nasional maupun global semakin kompleks. “Kita harus saling mendukung demi keamanan dan kestabilan bangsa,” ungkap Prabowo usai acara. Penunjukan ini pun diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI serta memperkuat rasa aman masyarakat.
Latar belakang Jenderal Tandyo yang lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969 dan alumni Akademi Militer Magelang 1991, memberikan keyakinan akan kemampuannya. Selama ini, ia telah menduduki berbagai posisi strategis di TNI, memungkinkan Tandyo untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh institusi kemiliteran Indonesia. Ini menjadi penting, mengingat isu keamanan dan pertahanan semakin kompleks dalam menghadapi ancaman terorisme dan masalah keamanan siber.
Selain melantik Tandyo, Presiden Prabowo juga mengukuhkan pemimpin pasukan elite lainnya dalam TNI, seperti Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, serta Panglima Korps Marinir dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat. Dengan demikian, struktur TNI semakin diperkuat melalui pemimpin yang berpengalaman.
Dalam konteks organisasi, pelantikan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 yang menunjukan adanya perubahan dalam struktur TNI. Dengan penambahan dan perubahan organisasi yang terencana, masyarakat berharap TNI dapat lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang, baik di darat, laut, maupun udara.
Masyarakat Indonesia saat ini sangat berharap TNI, dibawah kepemimpinan baru, mampu menciptakan iklim yang aman dan terjamin. Kepercayaan terhadap aparat keamanan penting, terlebih menjelang periode-periode krusial seperti pemilu yang menjadi tantangan bagi stabilitas nasional.
Dengan adanya reorganisasi dalam TNI, termasuk pembentukan enam Komando Daerah Militer serta berbagai satuan baru, implementasi kebijakan pertahanan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Harapan rakyat adalah agar kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada aspek militer semata, tetapi juga dapat berkolaborasi dengan aspek sosial dan ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memajukan integritas dan profesionalisme TNI. Pelantikan Jenderal Tandyo Budi Revita dan jajaran strategis lainnya mengisyaratkan bahwa ke depan masyarakat dapat menantikan TNI yang lebih modern dan terintegrasi dalam melindungi dan melayani rakyat.
