Surabaya – Menempati rumah orang lain tanpa izin, termasuk rumah yang tidak terpakai, dapat berujung pada masalah hukum yang serius. Hal ini bukan hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga bisa dikenai sanksi pidana dan gugatan perdata.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghunian rumah harus dilakukan dengan izin tertulis dari pemilik. Perjanjian tersebut harus mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan sewa jika diperlukan. Situasi ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, terutama saat banyak orang mencari opsi hunian murah.
Apakah bisa dipenjara jika menempati rumah kosong? Jawabannya adalah ya. Menurut Pasal 257 ayat (1) KUHP yang baru, mengakses bangunan orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas kebebasan rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda hingga Rp10 juta. Di sisi lain, jika pemilik rumah mendapati seseorang mendiami rumahnya tanpa izin, mereka berhak melaporkan ke pihak berwajib.
Sistem perumahan di Indonesia tengah mengalami tantangan besar. Banyak daerah di perkotaan menghadapi krisis perumahan, yang memicu keinginan banyak orang untuk mencari solusi dengan cara-cara yang tidak sah. Dalam situasi ini, penting bagi masyarakat untuk memahami jika menempati rumah tanpa izin tidak hanya illegal, tetapi juga dapat berdampak pada kenyamanan dan keamanan pemilik rumah yang sah.
Dapatkah pemilik rumah menggugat secara perdata? Pemilik yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain menjadikan pelaku wajib mengganti kerugian. Oleh karena itu, menempati rumah kosong tanpa izin jelas melanggar aturan, yang bisa mengakibatkan pelaku diwajibkan membayar ganti rugi di pengadilan.
Kongkritnya, pemilik rumah memiliki berbagai opsi untuk mempertahankan hak mereka. Mereka dapat melapor ke polisi tentang pelanggaran yang terjadi, atau menggugat secara perdata dengan bukti yang jelas, seperti sertifikat kepemilikan rumah dan foto kondisi rumah. Tindakan ini penting agar hak milik dipertahankan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Pemilik rumah di Indonesia, terutama mereka yang menghadapi situasi serupa, disarankan untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar. Mengenali situasi di komunitas sekitar bisa membantu mencegah konflik yang tidak diinginkan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial, edukasi tentang hukum perumahan menjadi sangat penting. Bagi calon penghuni, selalu pastikan ada izin tertulis sebelum menempati rumah yang bukan milik mereka. Ini bukan hanya langkah bijak untuk menghindari masalah hukum, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.
Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks penghuni dan pemilik, diharapkan kita dapat membangun masyarakat yang lebih paham dan teredukasi mengenai hukum di Indonesia, terutama terkait dengan masalah tempat tinggal.
