Jakarta, ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan operasi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), terutama beras. Dalam rapat koordinasi tata kelola perberasan di Jakarta, Rabu (13/8), Zulhas mengungkapkan bahwa metode penyaluran melalui bazar dinilai kurang efektif dan lambat.
“SPHP harus segera masuk pasar. Proses penyaluran melalui bazar sangat lambat,” ungkap Zulkifli. Ia menilai pasar merupakan saluran paling tepat untuk mendistribusikan beras dalam upaya mencapai kestabilan harga.
Zulkifli juga mengungkapkan pentingnya pemantauan langsung terhadap penyaluran beras. “Saya telah berkeliling ke beberapa pasar dan mendapati bahwa SPHP belum sepenuhnya sampai karena ada waktu persiapan yang dibutuhkan. Target kami bisa menyalurkan 10.000 ton sehari, sehingga dalam sebulan bisa mencapai 300.000 ton,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya menyalurkan total 1,3 juta ton beras secara bertahap. Namun, Zulhas melaporkan, penyaluran yang dapat dilakukan baru mencapai sekitar 2.500 ton per hari. Ia optimistis angka penyaluran akan meningkat seiring dengan mendekatnya musim panen raya.
“Penyaluran saat ini masih tergolong rendah, namun kami menunggu panen gadu yang akan berlangsung bulan September. Dalam waktu tiga minggu, kami berharap penyaluran akan meningkat pesat,” tambahnya.
Dalam konteks ini, kondisi sektor pangan di Indonesia menjadi sangat relevan. Stabilitas harga pangan, terutama beras, merupakan isu yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Dengan harga beras yang seringkali berfluktuasi, masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada beras sebagai sumber utama pangan, sangat merasakan dampaknya. Kestabilan pasokan beras akan membantu mengurangi tekanan inflasi dan memberi ketenangan bagi keluarga-keluarga di seluruh Indonesia.
Zulkifli juga mengonfirmasi bahwa stok beras di gudang Perum Bulog saat ini masih aman, yakni sekitar 3,9 juta ton. Ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi fluktuasi kebutuhan pangan yang mungkin terjadi.
Program SPHP yang dimulai sejak 17 Juli hingga 31 Desember 2025 ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga pangan di seluruh Indonesia. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan ini, terutama dalam menghadapi tantangan dan kemungkinan harga pangan yang tidak stabil.
Sebagai masyarakat, kita perlu bersyukur atas upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras. Namun, kesigapan dalam pelaksanaan dan penyaluran tepat waktu menjadi kunci untuk memastikan bahwa keberhasilan program ini dapat dirasakan langsung di lapangan. Mari kita dukung keberhasilan program ini demi mensejahterakan masyarakat Indonesia.
