DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Pemakzulan Bupati Sudewo
DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat yang tergambar dalam aksi demonstrasi masif baru-baru ini. Salah satu isu sentral yang akan dibahas adalah penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati, yang dianggap tidak sah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa rapat paripurna pansus akan dilanjutkan untuk membahas lebih mendalam terkait kondisi jabatan direktur tersebut. “Kami akan fokus pada masalah terkait darah yang tidak sah ini,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung DPRD Pati.
Berita tentang masalah ini mendapatkan perhatian luas, seiring dengan surat teguran yang telah dilayangkan BKN sebanyak tiga kali. Teguh menekankan hal ini sebagai bukti penting yang harus diperhatikan dalam proses pemakzulan. “BKN sudah bersurat dan informasi itu juga telah ditembuskan ke DPRD. Oleh karena itu, pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati seharusnya tidak sia-sia,” jelasnya.
Isu lain yang turut diperhatikan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 200 eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo. Walaupun alasan yang diberikan menyebutkan bahwa kontrak mereka tidak diperpanjang, banyak pihak meragukan keputusan ini, terutama terkait status direktur yang dinyatakan tidak sah oleh BKN. “Kami akan mendiskusikan langkah ke depan, terutama bagaimana menjaga hak-hak para karyawan yang terkena dampak,” imbuh Teguh.
Dalam proses ini, DPRD Pati berencana melibatkan ahli hukum untuk memberikan pandangan dan mendampingi jalannya pansus. Meskipun demikian, Teguh menegaskan bahwa belum ada kesimpulan resmi mengenai apakah Bupati Sudewo bersalah atau tidak. “Apabila terbukti ada kesalahan, maka pemakzulan akan dilakukan. Kami akan membawa hasil pekerjaan pansus ini ke paripurna dan selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan,” terangnya.
Dari sudut pandang masyarakat, perkembangan ini menjadi perhatian penting mengingat dampaknya terhadap sistem pemerintahan lokal dan pelayanan publik. Masyarakat Pati berharap agar proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang adil, tetapi juga mampu memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ada kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil dapat menciptakan ketidakpastian, terutama bagi para karyawan yang terlibat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga menjadi kunci, agar suara mereka didengar dan kepentingan bersama terjaga. Dengan dibentuknya pansus ini, DPRD diharapkan mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Pati.
Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan update mengenai hasil rapat pansus dan langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh DPRD Pati.
