Aksi Unjuk Rasa di Pati Berakhir Ricuh, 22 Warga Dilepaskan Polisi
Semarang—Aksi unjuk rasa yang dihelat oleh warga Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, berakhir dengan kericuhan. Dalam insiden tersebut, pola tuntutan warga terhadap pengunduran diri Bupati Pati Sudewo berbuntut panjang. Polisi mengamankan 22 orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut, namun mereka telah dibebaskan setelah mendapatkan pembinaan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, menyampaikan bahwa ke-22 orang yang diamankan adalah warga lokal yang sebagian besar berusia remaja dan dewasa. “Semalam mereka sudah kami kembalikan kepada koordinator lapangan dan keluarganya,” ungkap Artanto dalam keterangan pers di Semarang, Kamis.
Aksi unjuk rasa ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo. Masyarakat Pati menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah isu, termasuk masalah pemerintahan yang dianggap tidak transparan dan pelayanan publik yang rendah. Dalam perjalanan aksi, situasi menjadi tidak terkendali ketika sejumlah demonstran memaksa masuk ke kompleks kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Petugas kepolisian, mempertahankan keamanan, terpaksa mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Sementara itu, insiden ini menyebabkan sejumlah luka. Hingga saat ini, ada lima warga sipil yang masih dirawat di rumah sakit akibat cedera saat kericuhan. Selain itu, dua anggota polisi juga mengalami luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini menunjukkan tingginya tensi sosial di wilayah tersebut, yang dapat mencerminkan keresahan yang semakin mendalam di kalangan masyarakat terkait kepemimpinan daerah.
Kericuhan dalam aksi unjuk rasa ini mencerminkan potret lebih luas kondisi sosial dan politik di Indonesia, di mana partisipasi publik terhadap isu-isu pemerintahan semakin meningkat. Masyarakat semakin berani untuk bersuara, namun tantangan keamanan juga menjadi perhatian. Dalam konteks ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada.
Penting untuk diingat bahwa aksi demonstrasi adalah bentuk ekspresi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, keberlanjutan aksi yang ricuh seperti ini justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap citra masyarakat Pati. Diperlukan pendekatan yang lebih konstruktif, baik dari pemerintahan maupun pihak terkait lainnya, untuk membangun saluran dialog yang efektif demi kepentingan bersama.
Warga Kabupaten Pati berharap agar suara mereka didengar dan ditindaklanjuti. Ketidakpuasan ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi. Setiap suara yang terpinggirkan berpotensi menggerakkan perubahan, namun harus dilakukan dengan cara yang damai dan terhormat.
Melihat kejadian ini, harapannya adalah agar ke depan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat lebih harmonis, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua warganya.
