Mahasiswa Baru Unair Dapat Jaminan Kesehatan, Menko PM Soroti Pentingnya Pendidikan Sosial
Surabaya – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengumumkan bahwa mahasiswa baru Universitas Airlangga (Unair) secara otomatis akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari integrasi pendidikan jaminan sosial dalam kurikulum perguruan tinggi.
“Mahasiswa baru langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini harus dicontoh oleh perguruan tinggi lainnya,” tegas Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam sambutannya di Kampus C Unair pada Kamis (14/8). Ia menjelaskan bahwa program ini akan membantu mahasiswa memahami pentingnya jaminan sosial sejak awal perkuliahan.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Cak Imin menjelaskan bahwa pendidikan jaminan sosial tidak hanya akan diterapkan di perguruan tinggi, tetapi juga mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. “Ilmu tentang sistem jaminan sosial harus dikembangkan agar sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dapat dihasilkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menambahkan bahwa mereka sedang merencanakan kurikulum untuk diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. “Kami ingin mengajarkan prinsip-prinsip jaminan sosial kepada mahasiswa agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam,” katanya. Gufron menekankan bahwa perubahan ini sangat penting dalam menciptakan sistem jaminan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.
Di Unair, mahasiswa akan diajarkan melalui berbagai mata kuliah mengenai jaminan sosial, termasuk bagaimana pengembangan sistem kesehatan dalam konteks teknologi informasi dan ekonomi. Gufron menyatakan bahwa hampir semua program studi bisa terlibat dalam pendidikan jaminan sosial, menjadikannya relevan untuk beragam bidang.
Rektor Unair, Prof. Muhammad Madyan, juga menekankan pentingnya pemahaman yang holistik mengenai jaminan sosial bagi mahasiswa. “Kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kepekaan sosial untuk berkontribusi di masyarakat,” ujarnya. Menurut Madyan, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang merancang program yang lebih efektif dan mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Kebijakan integrasi jaminan sosial dalam kurikulum ini tidak hanya sekadar memberikan pelajaran teoretis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah, diharapkan sistem jaminan sosial di Indonesia dapat berjalan optimal dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Mari bersama-sama membangun SDM unggul untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya,” pungkas Madyan. Peluncuran program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang paham dan peduli terhadap jaminan sosial, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
