Masyarakat Menanti Implementasi RAPBN 2026 yang Progresif
Jember, Jawa Timur – Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang mengharapkan kebijakan ini membawa perubahan nyata. Dengan tema Indonesia Tangguh-Mandiri-Sejahtera, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di angka 2,5 persen, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44 hingga 4,96 persen.
Dalam menghadapi situasi global yang penuh tantangan, seperti perang dagang dan volatilitas pasar, Pakar Ekonomi Universitas Jember, Adhitya Wardhono, PhD, menekankan bahwa rencana ini perlu diiringi dengan respons fiskal yang adaptif. Menurutnya, komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui alokasi Rp402,4 triliun menunjukkan keseriusan dalam memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Namun, tantangan besar di depan adalah transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).
Proyek EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya, hidro, dan panas bumi memerlukan investasi besar dan teknologi canggih. Tanpa skema pembiayaan yang kreatif dan keterlibatan sektor swasta, pemerintah bisa menghadapi beban fiskal yang berat. “Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi membutuhkan kombinasi regulasi yang konsisten dan dukungan dari sektor swasta,” ungkap Adhitya.
Dari sudut pandang masyarakat, realisasi target pembangkitan listrik 100 persen dari EBT dalam 10 tahun adalah langkah berani. Namun, pencapaiannya tergantung pada akselerasi pembangunan infrastruktur dan penyediaan teknologi penyimpanan energi yang efektif. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk insentif bagi investor menjadi krusial.
Selain ketahanan energi, satu prioritas lainnya adalah pembangunan generasi unggul, yang secara nyata bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan alokasi sebesar Rp335 triliun, diharapkan program ini dapat menanggulangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi di lapangan. Adhitya menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan distribusi anggaran tepat sasaran dan bahwa kualitas makanan yang diberikan memenuhi standar. Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi fokus utama agar dana ini benar-benar memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari pemerintah dalam merealisasikan RAPBN 2026. Mereka berharap program-program ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ekonomi yang semakin menantang, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di tingkat lokal, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Dengan demikian, pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap implementasi anggaran akan menjadi kunci keberhasilan. Melihat tantangan yang ada, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses ini untuk memastikan semua inisiatif pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tepat sasaran.
