Nelayan Lamongan Sampaikan Keluhan kepada Bupati, Tantangan Izin dan Kesejahteraan Masyarakat
Lamongan – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bersama 17 Rukun Nelayan se-Lamongan melakukan audiensi dengan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, untuk menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi mereka. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra Lamongan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi nelayan, terutama dalam proses perizinan kapal.
Ketua HNSI Lamongan, H Sukri Sulatim, mengungkapkan bahwa sejumlah nelayan terpaksa tidak dapat melaut karena kapal mereka berukuran di atas 20 GT (Gross Ton). Banyak dari mereka menghadapi situasi dilematis, di mana mereka harus memilih antara melaut dan berisiko terkena sanksi dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) atau tidak melaut dan kehilangan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pengurusan izin kapal di atas 20 GT tidaklah mudah. Prosesnya bisa berlangsung berbulan-bulan,” tuturnya. Sukri menambahkan bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian nelayan, tetapi juga akan merembet ke sektor lain yang bergantung pada pendapatan nelayan. Dia menyebutkan, “Penjual nasi goreng, sate pecel, dan pelaku UMKM berbasis kaki lima akan mengalami penurunan omset karena nelayan sebagai konsumen utama mereka.”
Hal ini tentunya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Lamongan. Jika nelayan tidak dapat melaut, daya beli masyarakat akan menurun, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Yuhronur Efendi berkomitmen untuk mengomunikasikan permasalahan ini dengan berbagai pihak terkait, termasuk Gubernur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan. Ia juga berencana mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk mempercepat proses perizinan kapal bagi nelayan.
“Kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar nelayan dapat melaut dengan tenang dan produktif, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan anak-anak mereka,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yuhronur Efendi juga mengingatkan pentingnya program BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan. Ia menyadari risiko yang tinggi dihadapi nelayan saat melaut, seperti cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Dengan menjadi peserta BPJS, nelayan diharapkan dapat melaut dengan rasa aman dan nyaman.
Bupati juga mengimbau kepada nelayan agar tetap berusaha menjadi individu yang baik, tetap sabar, dan terus menambah pengetahuan di bidang mereka. “Mari kita semua beradaptasi dan saling mendukung untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan nelayan dan mengatasi masalah perizinan yang selama ini menjadi kendala. Dengan harapan agar keluhan ini segera ditindaklanjuti, masyarakat Lamongan menanti solusi yang konkret demi masa depan perekonomian lokal yang lebih baik.
