Antrean Panjang Pembelian BBM Subsidi di Lumajang, Warga Harapkan Normalisasi Pasokan
Lumajang – Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini melanda Kabupaten Lumajang, seiring meningkatnya permintaan pasca lonjakan antrean yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Jember. Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.670.03 yang terletak di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, ratusan kendaraan, termasuk sepeda motor dan mobil, terlihat mengular hingga ke jalan raya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite.
Masyarakat setempat, seperti Roni, mengatakan bahwa banyaknya kendaraan dari luar daerah, terutama dari Kabupaten Jember, menjadi salah satu penyebab utama antrean yang semakin parah. “Kebanyakan warga yang datang ke SPBU merupakan warga Jember, jika dilihat dari plat nomor kendaraannya,” ungkap Roni ketika diwawancarai oleh detikJatim pada Selasa (29/7/2025).
Fenomena ini mencerminkan efek domino dari kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi yang sedang berlangsung. Dalam beberapa pekan terakhir, peningkatan harga energi dan pembatasan kuota BBM bersubsidi telah mendorong masyarakat di sekitar tempat-tempat berpotensi mendapatkan pasokan lebih baik untuk berbondong-bondong mencari bahan bakar yang masih terjangkau.
Faishol, salah satu pengantre lainnya, menyampaikan kekhawatirannya tentang situasi ini. “Kami terpaksa mengantri panjang hanya untuk mendapatkan BBM karena banyak warga Jember yang datang ke Lumajang,” ujarnya. Ia berharap pihak berwenang segera mengambil langkah untuk memastikan distribusi dan pasokan BBM kembali normal.
Antrean di SPBU Lumajang membuat situasi menjadi tidak nyaman, meskipun masyarakat local sudah terbiasa dengan keramaian. Kehadiran warga luar daerah menambah kesulitan bagi penduduk setempat yang juga membutuhkan akses terhadap BBM, sehingga dampak sosialnya cukup terasa bagi warga Lumajang.
Penyebab meningkatnya permintaan di wilayah ini tentunya memerlukan perhatian pemerintah. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada masyarakat secara langsung tetapi juga menyebabkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum. Pertanyaannya kini, sampai kapan situasi ini akan bertahan?
Dalam konteks nasional, lonjakan antrean ini juga beriringan dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya menjaga kestabilan harga energi di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu. Masyarakat diharapkan dapat memahami kebijakan yang diambil, meskipun tekanan langsung terhadap mereka sangat dirasakan.
Warga Lumajang kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Mereka mengimbau agar solusi yang cepat dan efektif segera diterapkan, agar aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terganggu lebih jauh. Diperlukan kerja sama antara pemangku kebijakan dan masyarakat untuk mengatasi dampak dari kebijakan terkait pengendalian distribusi bahan bakar ini.
Dengan harapan antrian yang panjang dapat berkurang dan pasokan BBM bisa kembali lancar, masyarakat bersatu dalam berharap agar penyelesaian cepat diambil. Sekaligus, pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam mengelola krisis serupa di masa mendatang.
