RSUD dr. Harjono Tindak Tegas Dugaan Percaloan Seleksi CPNS 2024
Ponorogo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono mengambil tindakan tegas terhadap dugaan praktik percaloan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Seorang staf rumah sakit tersebut telah dipecat setelah terbukti menjanjikan kelulusan CPNS kepada sejumlah peserta dengan imbalan uang. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas layanan publik.
Direktur RSUD dr. Harjono, dr. Yunus Mahatma, mengonfirmasi bahwa pemecatan pegawai tersebut dilakukan setelah proses internal lengkap. Pihaknya telah memberikan tiga peringatan, baik lisan maupun tertulis, tetapi oknum itu tetap melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan nama institusi untuk keuntungan pribadi. “Kami tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng nama baik rumah sakit,” ujar Yunus dalam rilisnya pada Selasa (22/7/2025).
Sementara itu, jumlah peserta yang menjadi korban dari praktik tersebut belum dapat dipastikan. Namun, laporan dari masyarakat terkait kasus ini telah diteruskan ke dua aparat hukum, yaitu Polsek Ponorogo dan Polsek Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pelaku diduga memungut sejumlah uang dengan janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para peserta yang ingin lulus seleksi CPNS.
RSUD dr. Harjono juga mengambil langkah serupa dengan memberhentikan pegawai lain dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tersangkut dalam kasus pungutan liar terkait pemakaman jenazah saat pandemi Covid-19. “Kami berkomitmen untuk menjaga pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bersih dari praktik korupsi,” tegas Yunus.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, juga menanggapi masalah ini dengan serius. Ia mengonfirmasi bahwa setidaknya dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya terlibat dalam jaringan percaloan CPNS. Agus pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak tergiur dengan iming-iming kelulusan dengan membayar sejumlah uang, karena seleksi CPNS seharusnya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi transparansi dan kompetensi. “Jika ada yang menawarkan bantuan untuk lulus CPNS dengan imbalan tertentu, itu pasti praktik calo. Jangan dihiraukan,” ujarnya tegas.
Praktik percaloan ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah banyaknya masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seleksi CPNS merupakan salah satu jalan bagi banyak individu untuk mendapatkan pekerjaan tetap di sektor publik, sehingga kejelasan dan keadilan dalam proses ini sangat penting. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika mereka menemukan indikasi praktik percaloan, seiring dengan upaya pemerintah untuk mempertahankan transparansi dalam seleksi CPNS.
Peristiwa ini memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya integritas dalam setiap proses perekrutan pegawai negeri. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan gerekan pencegahan dari praktik kotor semacam ini harus terus didorong, agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah tetap terjaga.
Dengan tindakan tegas berupa pemecatan dan penegakan hukum, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dalam rekrutmen pegawai negeri. Hal ini bukan hanya mendukung profesionalisme di sektor publik, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS di Indonesia.
